Contoh Surat Laporan Kepolisian Tentang Pencemaran Nama Baik

Solusi Hukum untuk Pencemaran Nama Baik

Apabila sobat KH atau seseorang yang sobat KH kenal menjadi korban pencemaran nama baik, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mendapatkan keadilan.

Sobat KH bisa mengambil langkah pertama dengan mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan atau melalui mediasi.Dalam beberapa kasus, pelaku pencemaran nama baik mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak dari tindakannya, sehingga penyelesaian secara damai bisa menjadi opsi terbaik.

Jika mediasi tidak membuahkan hasil atau pelaku tidak menunjukkan itikad baik, sobat KH dapat melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Sobat KH bisa mengajukan laporan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP, atau jika pencemaran tersebut terjadi di dunia maya, sobat KH dapat melaporkan pelanggaran berdasarkan UU ITE.

Selain menempuh jalur pidana, Sobat KH dapat menuntut ganti rugi secara perdata atas kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran nama baik. Hal ini bisa mencakup kerugian materiil maupun immateriil, seperti rusaknya reputasi atau kerugian emosional.

Menghadapi kasus pencemaran nama baik bisa menjadi proses yang rumit. Oleh karena itu, menggunakan jasa pengacara yang berpengalaman dapat membantu sobat KH dalam menghadapi kasus ini secara lebih baik. Dengan bantuan pengacara, sobat KH akan mendapatkan saran hukum yang komprehensif, dukungan dalam mengumpulkan bukti, dan perwakilan yang kuat di pengadilan.

Pencemaran Nama Baik adalah Suatu Hinaan

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu.

Selain termasuk sebagai tindakan yang tidak menyenangkan, kasus ini juga dapat masuk ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu, pelakunya dapat terseret ke meja hukum dan mendapatkan sanksi yang tegas.

Kasus pencemaran nama baik bahkan sudah tercantum dalam kitab hukum pidana, tepatnya yaitu pada pasal 310 hingga 321 KUHP. Berikut beberapa dasar hukumnya:

Pasal 310 ayat 1 KUHP adalah dasar hukum yang mengatur mengenai perilaku pencemaran nama baik, terutama yang berlaku secara langsung dengan lisan.

Ketika orang dengan sengaja ataupun tidak melontarkan ucapan atau melakukan tindakan yang berpotensi menyinggung atau menghina orang lain. Kemudian itu mengakibatkan rusaknya nama baik dari orang tersebut, maka pelaku dapat terancam hukuman pidana.

Menurut pasal 310 ayat 1 KUHP pelaku pelanggaran jenis ini dapat terancam pidana penjara maksimal 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.

Pasal 310 ayat 2 juga masih membahas mengenai pencemaran terhadap nama baik. Namun pasal ini lebih tertuju pada tindakan yang terjadi secara tertulis atau tidak langsung.

Jadi Undang-Undang ini lebih menekankan bagi pelanggaran yang terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui tulisan atau unggahan pada forum publik. Bagi pelaku pelanggaran mereka akan mendapatkan sanksi yaitu pidana denda Rp 4,5 juta atau hukuman penjara dengan waktu paling lama 1 tahun 4 bulan.

Pasal 311 ayat 1 KUHP merupakan undang-undang yang mengatur pasal mengenai fitnah. Fitnah merupakan perbuatan tidak menyenangkan dan berpotensi merugikan bagi orang lain.

Selain itu, fitnah juga dapat membuat nama baik orang lain menjadi tercoreng. Sanksi tegas mengenai tindakan fitnah baik yang terjadi secara langsung ataupun melalui tulisan adalah pidana penjara.

Selanjutnya, pasal mengenai pencemaran nama baik juga bisa kita temukan pada pasal 315 KUHP. Pasal ini membahas spesifik mengenai penghinaan yang termasuk dalam kategori ringan.

Meskipun merupakan penghinaan kategori ringan, namun perilaku tersebut juga dapat terkena sanksi hukum. Adapun sanksi hukum yang berlaku untuk perilaku mencemarkan nama baik dengan kategori ringan adalah penjara yaitu paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.

Pasal 317 merupakan dasar hukum yang membahas mengenai pencemaran yang bersifat memfitnah dengan pengaduan. Pengaduan dalam hal ini maksudnya adalah pemberitahuan palsu kepada pihak-pihak tertentu yang berpotensi merugikan bagi seseorang.

Jika pengaduan tersebut terbukti merupakan rumor palsu dan mencemarkan nama baik orang lain. Maka pelaku dapat terkena hukuman, dalam pasal tersebut tertuang bahwa pidana yang berlaku bagi kasus ini adalah pidana penjara maksimal 4 tahun.

Pasal 320 ayat 1 merupakan undang-undang yang membahas mengenai pencemaran nama baik kepada orang yang sudah mati.

Perilaku penghinaan walaupun tertuju untuk orang yang sudah meninggal dunia pun tetap mendapatkan perlindungan hukum. Apabila ada orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran ini, mereka juga dapat terancam dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.

Surat Laporan Pencemaran Nama Baik

Contoh surat pengaduan pencemaran nama baik memang terbilang perlu diketahui oleh masyarakat luas agar nantinya bisa memiliki gambaran ketika memang secara kebetulan mengalami hal serupa.

Komentar Merendahkan di Sosial Media

Pada era modern ini orang tidak dapat terpisahkan dengan sosial media. Namun, bermain sosial media juga dapat memberikan dampak kerugian apabila kita tidak dapat menahan diri.

Sudah tidak dapat terhitung berapa banyak orang yang terkena kasus di sosial media. Salah satunya yaitu akibat tidak bisa menahan diri dengan melakukan hujatan, menulis komentar merendahkan, tuduhan tidak berdasar dan berbagai tindakan lainnya.

Tindakan-tindakan yang orang lakukan pada platform sosial media bisa menjadi boomerang bagi dirinya sendiri. Sebab dengan adanya undang-undang tentang ITE, mereka dapat terjerat pasal pidana terkait pencemaran nama baik.

Contoh Surat Somasi Pencemaran Nama Baik

SURAT SOMASI PENCEMARAN NAMA BAIK

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama kuasa hukum : ____Alamat : ____

Berdasarkan surat khusus pada tanggal dikeluarkannya surat somasi, yaitu ____ , kami bertindak untuk dan atas nama klien kami ____

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari klien kami ____ yang menyatakan adanya dugaan terkait tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara pada ____ di ____

Hal yang dilakukan oleh saudara telah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE/KUHP No ____ tentang pencemaran nama baik dan/atau dugaan atas tindak pidana lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, kami selaku kuasa hukum memberikan surat peringatan berupa SOMASI kepada saudara untuk:

Tidak mengulangi hal tersebut dan menyatakan permohonan maaf secara langsung kepada klien kami paling lambat 124 jam semenjak saudara menerima surat ini.

Memberikan sebuah pernyataan terbuka melalui media sosial saudara atas kesalahan yang telah dilakukan.

Memberi kesempatan kepada saudara untuk menebus kesalahan dengan tidak mengganggu kenyamanan hidup dari klien kami lagi.

Apabila surat somasi ini tidak dibalas oleh saudara dengan itikad yang baik, maka kami akan mengambil langkah hukum berupa pengaduan kepada pihak berwenang.

Demikian surat somasi ini kami sampaikan, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pasal Pencemaran Nama Baik

Bersosialisasi di era digital baik melalui sosial media seperti facebook, instagram, twitter ataupun melalui aplikasi percakapan instan seperti whatsapp harus memperhatian etika dan norma.

Jika anda melakukan postingan yang merugikan orang lain, baik distatus anda ataupun melalui postingan anda, maka yang bersangkutan dapat melakukan pelaporan pencemaran nama baik yang bisa berujung pidana.

Hal yang paling lazim ditemui adalah penghinaan ataupun penistaan terhadap sebuah individu ataupun organisasi. Ada juga ditemukan kasus penghinaan kepada sebuah instansi ataupun perusahaan. Tentu saja jika pihak yang anda hina tersebut merasa keberatan, maka anda akan dilaporkan ke pihak berwajib dan anda akan dikenakan Pasal Pencemaran Nama Baik

Ketentuan pasal pasal KUHP yang mengatur pencemaran nama baik sebelum adanya media sosial diatur dalam beberapa pasal, yaitu :

1. Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi : (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

2. Pasal 315 KUHP, yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Tetapi kini, Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang-undang ITE, maka Pasal Pencemaran Nama Baik yaitu :

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial / internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial / internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagi anda yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.

Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau mencemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilhat banyaka orang semisal wall facebook, posting group, dan lain sebagainya.

Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Oleh: Humas UM Sumbar   |   Kamis,08 Desember 2022 09:02:00

Humas UM Sumatera Barat - SALAH satu yang paling banyak dituntut oleh para aktivis, penggiat HAM, akademisi, adalah penghapusan pasal pencemaran nama baik di UU ITE. Pasal tersebut dinilai berpotensi untuk membungkam demokrasi. Beberapa waktu yang lalu keinginan ini mendapatkan angin segar. Pemerintah berencana untuk mencabut pasal-pasal pencemaran nama baik yang ada dalam UU ITE.

Dilansir dari Tempo.co (28 November 2022), Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa draf RKUHP versi 24 November 2022 turut mencabut Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU ITE. Pasal-pasal inilah yang dijadikan dalih untuk pembungkaman. Adapun Pasal 27 ayat (1) berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat  dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggarkesusilaan”. Sedangkan Pasal 28 pada ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA)”.

Perlu diketahui bahwa sejak disahkan tahun 2016, telah banyak korban pidana menggunakan pasal pencemaran nama baik UU ITE. Ini karena pasal tersebut tidak dirumuskan dengan baik sehingga menimbulkan multi tafsir. Berikutnya pasal-pasal itu digunakan untuk kepentingan penguasa dan membungkam siapa saja yang menentang kebijakan penguasa. Ini dapat dilihat dari catatan, sepanjang tahun 2020 terdapat korban, dan tahun 2021 terdapat 38 korban jerat UU ITE, dengan rincian.

Sedikit catatan sebetulnya kabar tersebut tidak sepenuhnya baik. Sebab rencananya pemerintah akan menggantikan pasal tersebut di dalam RKUHP. Sedangkan RKUHP yang rencananya akan disahkan dalam waktu dekat juga memuat pasal-pasal kontroversial termasuk penghinaan (dan pencemaran nama baik) lembaga negara, dan ditentang oleh banyak pihak. Ini merupakan kabar yang buruk bagi iklim demokrasi. Artinya pembungkaman masih potensial adanya. Untuk proses legislasi berarti kita harus menunggu kelanjutan dari proses legislasi RKUHP.

Di samping itu bukan tidak mungkin ada alasan lain di balik (perencanaan) penghapusan pasal-pasal tersebut. Hukum merupakan produk politik, dan hukum digunakan untuk kepentingan politik. Apa pun yang seharusnya tidak boleh, demi kepentingan politik, hukum bisa dimainkan untuk melegalkan kebijakan. Hukum dan politik saling berkelindan satu sama lain. Untuk itu, saya kira tidak mungkin melepaskan kepentingan politik dari suatu produk hukum.

Mencurigai Alasan Politis Dibaliknya Iklim politik di era ini secara terang-terangan berjalan secara tidak sehat. Politik tidak lagi dipenuhi dengan perang ide dan gagasan. Politik diwarnai dengan intrik-intrik yang membawa kebencian. Serangan-serangan fisik maupun verbal marak terjadi di mana-mana. Dan negara terkesan melanggengkan keadaan-keadaan yang seperti ini. Kepentingan penguasa adalah kekuasaan itu sendiri. Tidak peduli bagaimana pun catur perpolitikan yang terjadi.

Kecurigaan politis ini bisa muncul akibat sikap ‘pembiaran’ pemerintah terhadap kelompok “pemandu sorak” milik negara. Sekelompok orang, yang dicurigai memang bekerja untuk membangun citra penguasa. Persoalan lebih kritis adalah penyerangan terhadap lawan politik dengan cara-cara yang anti-moral. Misalnya menuduh lawannya dengan narasi-narasi anti-Pancasila, anti-NKRI, radikalisme, kadrun, dan semacamnya. Sebetulnya, sangat kentara politisasi dan agenda kebencian di belakangnya.

Terhadap pihak oposisi, penyerangan secara masif melalui sosial media juga turut dilakukan. Skema-skema ini dilakukan dengan cara menyerang sosok dari seorang figur yang berlawanan dengan pemerintah. Kelompok ini berupaya menjatuhkan citra lawan politik, sampai dengan cara-cara yang tidak wajar sama sekali. Tugas utama mereka cuma dua, menghiasi wajah pemerintah dan menjatuhkan pihak yang kritis terhadap kekuasaan dengan cara apa pun itu.

Pantas untuk curiga jangan-jangan dibalik penghapusan ini adalah untuk membiarkan “pemandu sorak” pemerintah ini untuk lebih leluasa dalam mengintimidasi lawan-lawan politiknya. Beberapa waktu yang lalu Jokowi mengumpulkan partisipannya di stadion Gelora Bung Karno. Beberapa kali, Jokowi juga melahirkan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial berkaitan dengan siapa yang menjadi penggantinya. Sesuatu yang sangat tidak wajar dilakukan oleh seorang Presiden.

Presiden bukanlah kepemilikan kelompok tertentu. Presiden adalah lembaga negara yang berarti milik semua warga negara. Tetapi Jokowi masih berupaya untuk membangun citra politiknya. Penguatan basis yang sebetulnya tidak perlu, untuk apa? Bahkan sampai membangun kesan bahwa Presiden hendak ingin mengatur percaturan politik ke depannya. Artinya, seorang presiden pun keluar dari koridornya: sebagai sebuah lembaga negara menjadi penjaga kekuasaan.

Maka dari itu, alih-alih akan munculnya harapan untuk demokrasi yang lebih baik, kita juga patut curiga permainan seperti apa yang akan dimainkan dibalik peraturan-peraturan penting tersebut. Terlalu dini untuk mengatakan, bahwa diumumkannya penghapusan pasal pencemaran nama baik dalam RKUHP sebagai suatu kabar baik. Apakah pemerintah benar-benar memiliki itikad baik di ujung kekuasaan?

(Penulis adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

*** Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Ayo Bergabung Bersama Fanpage UM Sumatera Barat

Ikuti Juga Twitter UM Sumatera Barat

Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Sobat KH, dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik, hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang cukup. Ada dua undang-undang utama yang mengatur isu tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 310 dan Pasal 311 dalam KUHP mengatur pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang menghina dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau didenda. Jika seseorang menghina secara tertulis atau melalui gambar, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga satu tahun empat bulan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah membuat UU ITE untuk mengatur berbagai tindakan yang terjadi di ranah digital. Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, orang yang mencemarkan nama baik melalui media elektronik, seperti internet dan media sosial, juga bisa mendapatkan hukuman pidana. Hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah kepada pelanggar.

Perlindungan ini mencakup semua informasi yang kita sebarkan melalui internet yang dapat merusak nama baik seseorang. Oleh karena itu, sobat KH harus berhati-hati saat menyebarkan informasi di dunia maya, karena apa yang kita unggah bisa saja menimbulkan konsekuensi hukum.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Isu pencemaran nama baik sering dibicarakan di era digital ini. Perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial memudahkan ditemukannya permasalahan terkait pencemaran. Mungkin Sobat KH pernah mendengar atau bahkan mengalami situasi di mana seseorang merusak nama baik orang lain dengan informasi atau pernyataan yang tidak benar. Tindakan seperti ini bisa berdampak buruk pada reputasi, karier, hingga kehidupan sosial seseorang.

Dalam artikel ini, sobat KH akan mempelajari lebih dalam tentang apa itu pencemaran nama baik, beberapa contoh kasus yang sering terjadi, serta solusi hukum yang bisa sobat KH tempuh jika menghadapi masalah serupa. Artikel ini juga akan memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum di Indonesia melindungi warga negara dari tindakan tersebut, baik secara online maupun offline.

Menyebarkan Rumor Palsu di Tempat Kerja

Mencemarkan nama baik juga dapat terjadi di berbagai tempat, baik melalui ucapan lisan ataupun tertulis. Salah satu contohnya adalah tindakan mencemarkan nama baik dengan menyebarkan rumor.

Menyebarkan rumor misalnya di lingkungan tempat kerja merupakan perilaku yang dapat menyeret pelakunya ke ranah hukum. Karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Ketika korban tidak terima dan membawa kasus ini ke kepolisian. Maka pelaku dapat terjerat pasal tindak pidana dan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat.

Cara Melaporkan Pencemaran Nama Baik

Dijaman modern dan era digital seperti sekarang ini,  media sosial menjadi salah satu media online yang banyak digunakan.  Umumnya media sosial dimanfaatkan untuk memperluas lingkaran sosial serta berbagi informasi. Namun terkadang sosial media menjadi salah satu sarana untuk melakukan tidak kejahatan.

Ada banyak jenis kejahatan yang bisa dilakukan melalui media sosial ini seperti penipuan dan juga pencemaran nama baik. Dan sebelum anda melihat seperti apakah contoh laporan pencemaran nama baik ini,  maka terlebih dahulu anda juga perlu mengetahui tentang seperti apakah prosedur atau cara melakukan laporan atas kasus pencemaran nama baik.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dilakukan.

Hal pertama yang perlu dilakukan saat ingin membuat laporan tentang pencemaran nama baik ke polisi adalah dengan cara mengumpulkan barang bukti.  Sesuai pengertiannya bahwa pencemaran nama baik adalah sebuah tindakan membuat berita palsu untuk menjelekkan nama orang lain dimana berita tersebut tidak benar dan tidak ada buktinya.

Untuk itu,  sebagai pelapor anda wajib menyediakan bukti – bukti. Barang bukti tersebut bisa dalam banyak bentuk.  Misal hasil screenshot percakapan atau chat,  rekaman audio, foto serta video.

Saksi juga diperlukan untuk memperkuat laporan.  Misalnya saja saksi yang ikut menyaksikan kejadian saat pencemaran nama baik tersebut berlangsung atau saksi yang ikut melihat atau menyaksikan barang bukti atas kejadian yang dimaksud.

Membuat  sebuah laporan ke polis harus penuh pertimbangan.  Pertimbangan disini berupa persiapan diri anda. Baik itu berupa mental,  fisik maupun bukti – bukti yang ingin anda tunjukkan untuk memperkuat laporan yang anda buat.

Usahakan anda sudah paham tentang alur yang ingin disampaikan.  Gunakan kalimat yang jelas,  detail dan tegas.  Sampaikan pula detail kejadian,  lokasi,  tempat maupun maupun informasi mengenai identitas dari pelaku pencemaran nama baik tersebut.

Membuat laporan ke polisi akan lebih baik jika didampingi oleh orang yang memang paham akan hukum.  Sehingga jika memungkinkan,  sebaiknya anda didampingi oleh kuasa hukum dalam membuat laporan tersebut agar anda lebih tertata dan terarah dalam proses pelaporan tersebut.

Langkah terakhir yang harus lakukan adalah proses membuat laporan.  Anda hanya perlu datang ke kantor polisi dengan bawa semua barang bukti dan didampingi kuasa hukum (jika ada). Kunjungi bagian pelayanan untuk mengajukan laporan anda.

Biarkan pihak kepolisian menerima dan mendalami kasus yang anda laporkan kemudian tunggulah sampai surat penyelidikan atas kasus tersebut diterbitkan. Namun sebelum anda melihat seperti apa contoh laporan pencemaran nama baik, anda juga perlu mengetahui bahwa laporan pencemaran nama baik hanya berlaku selama 6 bulan saja sehingga pastikan belum kadaluarsa.